Marhaban ya Ramadhan.
Sebentar lagi, Bulan refleksi selalu datang lebih dulu, sebelum Lebaran dan segala riuh yang mengikutinya. Di bulan inilah seharusnya kita belajar menata niat—termasuk menata jalan, logistik, dan kebijakan publik—agar selepas Idulfitri tidak selalu berujung pada kegaduhan yang sama.
Setiap Lebaran, negara selalu ingin memastikan satu hal: masyarakat bisa pulang kampung dengan aman, jalan harus lebih lengang, risiko kecelakaan ditekan maka pembatasan angkutan barang diberlakukan. Kebijakan ini masuk akal—bahkan perlu. Namun cerita tak pernah benar-benar selesai di hari terakhir Lebaran. Begitu pembatasan dicabut, cerita lain dimulai. Jalan kembali penuh, truk bergerak serentak, aktivitas logistik mengejar waktu yang hilang - di beberapa titik, negara kembali diuji—bukan saat mudik saja, tetapi setelahnya. Tahun lalu, ujian itu datang dalam bentuk kemacetan horor menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Truk berhenti berjam-jam. Jalan menjadi ruang tunggu, sopir tertahan tanpa kepastian, aktivitas pelabuhan tersendat, Tanjung Priok dan sekitarnya terganggu - Ekonomi ikut terseret.
Tak lama setelah itu, perhatian publik mengeras, media menyorot, warga mengeluh. Pelaku usaha menghitung kerugian dan seperti pola yang sudah-sudah, satu pertanyaan kembali mengemuka : siapa pejabat yang harus bertanggung jawab ?
Judul lama selalu sama : pejabat dicari.
Lebaran Usai, Jalan Macet, Pejabat Dicari. Namun di era digital, satu alasan lama tak lagi relevan: keterlambatan informasi. Jika perlu, negara harus berani melangkah lebih jauh—menggunakan teknologi pemantauan lalu lintas terpadu. Penggabungan citra satelit, data pergerakan kendaraan, dan CCTV real-time dapat memberi gambaran utuh: dari titik rawan kemacetan di luar kawasan pelabuhan hingga kepadatan operasional di dalam pelabuhan itu sendiri.
Teknologi semacam ini bukan wacana. Ia sudah tersedia. Bahkan dapat dikolaborasikan dengan lembaga yang memiliki kapasitas dan pengalaman teknis, seperti Biro Klasifikasi Indonesia, yang dikenal memiliki sistem pemantauan, inspeksi, dan analisis berbasis data untuk sektor maritim dan logistic dengan pemantauan real-time, negara tidak perlu menunggu macet menjadi viral.
Titik rawan bisa dikenali lebih awal. Rekayasa lalu lintas bisa dilakukan sebelum jalan benar-benar kolaps. Koordinasi tidak lagi berbasis laporan manual, melainkan berbasis data yang sama dan dibaca bersama.
Jika teknologi dimanfaatkan, pembatasan Lebaran tidak akan menjadi pemicu krisis. Ia justru menjadi penyangga. Jalan lengang saat mudik. Logistik bergerak kembali secara terkendali setelahnya.
Lebaran 2026 semestinya menjadi momentum perubahan. Agar setelah libur usai, yang kita bicarakan bukan lagi jalan macet dan pejabat dicari—melainkan sistem yang bekerja, koordinasi yang berjalan, dan negara yang hadir sebelum krisis terjadi. Sebab kemacetan mungkin tak bisa dihapus sepenuhnya, Namun jika kita mau membenahi sistemnya bersama—dengan koordinasi yang rapi dan teknologi yang dimanfaatkan secara cerdas—maka kegaduhan yang sama tak perlu terus berulang.
Marhaban ya Ramadhan. Semoga bulan Ramadhan ini menjadi awal pembenahan, bukan sekadar jeda sebelum macet berikutnya.
Mohamad Erwin Y.Z.
Sekretaris DPC INSA Jaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar