Jakarta (wartalogistik.com) – Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha untuk merealisasikan pelabuhan pengumpul atau hub port di Indonesia. Menurutnya, pelabuhan dengan kedalaman minimal minus 20 meter low water spring (LWS) diperlukan agar Indonesia mampu bersaing di tingkat global.
Dalam Seminar Nasional Kepelabuhanan yang digelar Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia di Jakarta, Rabu (22/4), Arif menyampaikan bahwa hingga kini pelabuhan Indonesia belum masuk jalur utama pelayaran dunia (main route), sementara kawasan Asia Tenggara masih didominasi Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Singapura.
“Indonesia harus menentukan arah, apakah ingin memiliki banyak pelabuhan atau fokus membangun satu hingga dua pelabuhan hub yang mampu bersaing secara global,” ujar Arif.
Ia menambahkan, bila Indonesia ingin memiliki hub port kelas dunia, maka dibutuhkan aliansi dengan perusahaan pelayaran global, efisiensi operasional, serta dukungan kawasan hinterland yang kuat.
Seminar bertema Memperkuat Sinergi, Mendorong Transformasi Pelabuhan Nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, mewakili Menteri Perhubungan.
Dalam sambutannya, Masyhud menegaskan transformasi pelabuhan nasional harus didukung peningkatan konektivitas, efisiensi, dan integrasi sistem secara menyeluruh. Menurutnya, digitalisasi layanan serta penyamaan standar operasional antar pelabuhan menjadi kunci peningkatan daya saing.
“Pemerintah terus mendorong konektivitas pelabuhan yang terintegrasi dengan hinterland dan moda transportasi lain agar tercipta iklim logistik nasional yang efisien dan kompetitif,” kata Masyhud.
Ia juga mengakui bahwa meski jumlah pelabuhan di Indonesia sangat banyak, fasilitas yang tersedia di wilayah kepulauan masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, Liana Trisnawati, mengatakan seminar ini menjadi forum strategis untuk menyatukan perspektif regulator dan pelaku usaha dalam menjawab tantangan industri kepelabuhanan yang semakin kompleks.
Menurut Liana, pelabuhan kini bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, tetapi garda terdepan dalam mendorong daya saing ekonomi nasional. Karena itu, transformasi pelabuhan harus menjadi langkah utama untuk menekan biaya logistik hingga 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menekankan transformasi pelabuhan tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga penguatan ekosistem seperti National Logistics Ecosystem (NLE), optimalisasi sistem perizinan tunggal, serta penurunan dwelling time.
“Kami berharap hasil seminar ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk memperkuat daya saing pelabuhan Indonesia di tingkat global,” ujar Liana.
Ketua Panitia Pelaksana, Muhammad Willy, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional ABUPI 2026 yang dirancang sebagai forum strategis lintas pemangku kepentingan.
Menurut Willy, forum tersebut menghadirkan unsur pemerintah, regulator, asosiasi, pelaku usaha, akademisi, hingga media, agar diskusi yang terbangun mampu menghasilkan rumusan konkret bagi kemajuan sektor kepelabuhanan nasional.
Seminar Nasional itu sekaligus mengawali kegiatan Rakernas ABUPI yang akan berlangsung Kamis (22/4). Dari hasil seminar itu nantinya akan menjadi bagian masukan atau rekomendasi pada pemerintah terkait pembinaan pada pelabuhan nasional.
(Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar