Semua Kapal Yang Akan Melintasi TSS Selat Sunda dan Lombok Terpantau Stasiun VTS

Jakarta (wartalogistik.com) – Dari sisi dukungan perangkat kenavigasian pelayaran di  bagan alur pemisah pelayaran atau Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Lombok  sudah siap mengawasi kapal-kapal yang akan melalui bagan pemisah tersebut pada saat  diterapkan 1 Juli 2020.

 

Kesiapan itu dinyatakan oleh Direktur Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,  Hengki Angkasawan yang menyatakan sejak ditetapkan oleh IMO pada dua tahun lalu untuk membuat alur TSS, Direktorat Kenavigasian, Ditjen Hubla, mendapat tugas untuk mempersiapkan sarana dan prasarana. Dan saat ini sudah selesai dilakukan pemasangan perangkat kenavigasian, pembuatan sistem pengawasan yang mendukung kegiatan di alur TSS, sehingga antara kegiatan pengawasan alur dari Satsiun VTS di kedua lokasi TSS bisa berlangsung dengan baik.

“Yang kami siapkan selama ini berupa sarana dan prasarana, mulai dari Vessel Traffic Service (VTS), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) VTS serta penyiapan Navigation Guideline,” kata Hengki Angkasawan.

 

Lebih jauh Hengki Angkasawan menyatakan,  sejak bulan Maret sudah menginformasikan  mengenai TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, sehingga pihak operator kapal maupun awak kapal yang akan melintasi kedua selat itu  sudah memahami apa yang harus dilakukan.

Menyangkut  adanya pengaturan melintasi pelayaran di kedua selat itu, Hengki Angkasawan menyatakan setiap kapal yang melintasi tidak dipungut biaya. Pemerintah menata alur pelayaran di kedua ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dalam rangka menciptakan tingkat keselamatan pelayaran yang semakin tinggi, mengingat di kedua selat itu menjadi lintasan yang pada dilalui kapal-kapal.

“Ini untuk meningkatkan aspek keselamatan pelayaran, dan sampai sampai saat ini tidak dipungut biaya,” tegas Hengki.

 

Menyangkut pengawasan atas kapal-kapal yang berlayar di kedua selat itu Hengki  berharap awak kapal mengikuti ketentuan yang berlaku, karena semua pergerakan terpantau dari Stasiun VTS. Dan pihak stasiun bisa langsung mengakses informasi langsung ke petugas penegak hukum keselamatan pelayaran di laut untuk melakukan pencegahan pelanggaran.

 

Pembukaan table top exercise dilakukan Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Keamaman, Buyung Lelana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris.

 

Pada latihan terpadu ini juga melakukan kegiatan, meliputi proses deteksi, identifikasi, pengejaran, penghentian, pemeriksaan, penyelidikan hingga penyidikan sesuai prosedur yang benar berdasarkan undang-undang. Adapun keenam kapal patroli tersebut masing-masing adalah KN. Trisula - P.111, KN. Alugara - P.114, KN. Clurit - P. 203, KN. Cundrik - P.204, KN. Belati - P.205 dan KN. Jambio.

 

Untuk selanjutnya latihan di perairan akan berlangsung pada tanggal 27 Juli dan didukung 2 kapal pendukung dari Navigasi yakni KN. Enggano dan KN Edam.

 

Penetapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok mendapat pengakuan dari IMO dua tahun lalu. Keberadaannya menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara kepulauan yang menerapkan TSS sendiri. Adapun TSS Selat Sunda panjangnya 9,38 NM, lebar sisi utara 2,67 NM, lebar sisi selatan 2,27 NM, dan lebar separation zone 0,3 NM.

(Abu Bakar)