Rakornis Kapal Perintis : Bahas Volume Muatan Sampai Pengalihan Docking Ke Operator

Semarang (wartalogistik.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan akan melakukan perbaikan atas sejumlah kendala yang dihadapi operator angkutan laut perintis. Hal itu terjadi karena banyak masalah baik dalam mengoperasikan layanan angkutan laut perintis maupun perawatan kapal.

“Tahun depan kegiatan perawatan kapal dilakukan oleh pihak operator, namun selama kegiatan kapal sedang docking kegiatan layanan angkutan laut perintis tidak berhenti,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, seusai membuka Rapat Kordinasi Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2018/2019, di Semarang, Kamis (25/10).

Kebijakan tersebut ditetapkan, karena adanya sejumlah kapal yang mengalami kendala operasi terkait dengan terkendalanya kegiatan waktu docking kapal. Selama ini (sejak mengelola kapal negara perintis), kegiatan perawatan kapal dilakukan pihak Ditjen Hubla. Hal itu dapat membuat  perawatan kapal bisa tidak sesuai dengan jadwal dan kebutuhannya.

“Diharapkan kegiatan perawatan setelah dilakukan oleh operator kapal, operasioanal kapal perintis semakin maksimal,” tegasnya.

Dirjen Hubla juga meminta agar ke depan penyelenggaraan pelayaran perintis harus bisa berjalan lebih efisien dan inovatif, dengan harapan jika pelayaran perintis bisa lebih efisiensi tentunya akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pembiayaan penyelenggaraan angkutan laut perintis yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Selain soal docking pada pesan yang disampaikan kepada peserta rakornis itu, Dirjen Hubla juga manyatakan kegiatan rakornis hendaknya  membahas mengenai tingkat isian muatan pada kapal-kapal perintis. Selama ini dari data yang ada, muatan kapal laut perintis bervariasi, namun ada yang sangat rendah dengan isian kapalnya mencapai di bawah 10 %. Atas keadaan itu, pada rute-rute yang tingkat isian rendah perlu dipertimbangkan untuk dialihkan. 

“Karena di daerah lainnya masih banyak yang membutuhkan layanan angkutan laut,” kata Dirjen Hubla.

Bagian lainnya yang juga perlu diperhatikan menyangkut layanan perintis yang sudah berlangsung lama. Hal itu juga perlu dikaji, jika layanan angkutan perintis itu sudah berlangsung lama dan banyak kapal komersial yang sudah beroperasi ke daerah tersebut, maka bisa dipertimbangkan layanannya dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan.

“Daerah yang sudah ada kapal komersial dan tingkat isian muatannya semakin besar mencapai 60 persen berarti daerah itu sudah berkembang, sehingga angkutan perintis bisa dipindahkan ke daerah lain yang membutuhkan,” katanya.

Dirjen juga menyatakan, saat ini masih tinggi permintaan dari pihak pemerintah di daerah pada layanan angkutan perintis, sedangkan biaya dari pemerintah terbatas, maka ke depannya akan diupayakan pembangunan kapal  dilakukan dengan pola kerja sama.

“Ada tiga model yang digunakan yakni dengan model Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan model sistem sewa aset. Dengan tiga model itu, nantinya pemilik kapal bisa membangun dengan dukungan pemerintah,” kata Dirjen Hubla.

Dirjen juga berharap pada pemerintah daerah agar ikut terlibat dalam mendukung layanan angkutan laut perintis dengan menyiapkan muatan di daerahnya. Jangan hanya meminta layanan perintis tapi muatannya setiap tahunnya sepi.

“Untuk itu perlunya dibahas, trayek mana yang nantinya bisa digabung, dikurangkan atau dikomersialkan,” pinta Dirjen Hubla.

Layanana pelayaran perintis pada tahun 2017 terdapat 96 trayek dan 481 pelabuhan singgah dengan anggaran Rp943.992 miliar dan di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 113 trayek dan 498 pelabuhan singgah dengan total anggaran Rp1.102 triliun, dimana 46 trayek dilayani oleh BUMN PT Pelni melalui Penugasan dan 67 trayek dilayani oleh perusahaan swasta melalui pelelangan umum.

Sementera itu Plt. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Wisnu Handoko dalam laporannya mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Nasional Pelayaran Perintis tahun ini merupakan momentum sangat tepat selain untuk meningkatkan koordinasi dengan unsur-unsur terkait di lapangan juga untuk meningkatkan pemanfaatan armada dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Melalui rakornas perintis ini diharapkan akan diperoleh  masukan dari berbagai pihak terkait untuk bisa lebih mengoptimalkan pelaksanaan jaringan trayek pelayaran perintis serta memberikan solusi atas permasalahan dalam pengoperasian kapal perintis,” kata Wisnu Handoko. 

Hadir dalam Rakornis Angkutan Laut Perintis itu, operator kapal perintis, jajaran unit kepala teknis (UPT)  Ditjen Hubla dan Dinas Perhubungan yang wilayahnya dilayani angkutan laut perintis. (Abu Bakar)