Provinsi Aceh dipilih menjadi lokasi pertama penyelenggaraan Bimtek Keselamatan Pelayaran di tahun 2019 karena sebagian besar wilayah Aceh berbatasan langsung dengan laut sehingga perlunya dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat Aceh tentang pentingnya keselamatan pelayaran.
"Digelarnya kegiatan Bimtek Keselamatan Pelayaran ini merupakan salah satu upaya berkesenambungan Kementerian Perhubungan untuk senantiasa meningkatkan aspek keselamatan pelayaran dan kelaiklautan kapal di Indonesa," ujar Kepala Sub Direktorat Rancang Bangun, Stabiltas dan Garis Muat Kapal Gigih Retnowati mewakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan di Grand Arabia Hotel, Banda Aceh, hari ini (27/3).
Gigih mengatakan, berdasarkan berbagai ketentuan nasional dan internasional di bidang keselamatan pelayaran, setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
“Kepatuhan terhadap kelaiklautan kapal dan keselamatan pelayaran memerlukan komitmen bersama baik dari regulator, operator dan pengguna jasa untuk bersama-sama mewujudkan keselamatan palayaran menjadi budaya maritim Indonesia,” tutur Gigih.
Pihaknya juga menghimbau kepada operator pelayaran untuk senantiasa mengutamakan kelaiklautan kapal dan keselamatan pelayaran.
“Para awak kapal yang bertugas wajib memastikan peralatan keselamatan berfungsi dengan baik dan dalam jumlah yang memadai. Selain itu, muatan penumpang dan barang tidak melebihi kapasitas,” kata Gigih.
Gigih berharap seluruh pihak terkait di Aceh semakin menyadari pentingnya keselamatan pelayaran yang menjadi kebutuhan mutlak dan tanggungjawab bersama.
“Harapan saya dengan adanya Bimtek ini, seluruh pihak terkait di Aceh dapat menerapkan dan mengutamakan aspek keselamatan pelayaran serta menjadi contoh teladan bagi pihak lainnya di seluruh Pulau Sumatera,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Gigih juga mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut tengah mengembangkan proyek percontohan (pilot project) di beberapa pelabuhan dalam mengembangkan digitalisasi tiket dengan mengacu pada sistem keamanan dan keselamatan di bandara.
"Untuk mewujudkan pelayaran yang aman, nyaman dan selamat sekaligus menata lingkungan pelabuhan dan membenahi sistem transportasi, Ditjen Perhubungan Laut telah menetapkan 6 (enam) pelabuhan untuk proyek percontohan (pilot project) antara lain pelabuhan Kaliadem, Tanjung Pinang, Bau-Bau, Surabaya, Tarakan dan Ambon,” jelas Gigih.
Dengan pengembangan sistem ini, pihaknya berharap lingkungan pelabuhan menjadi lebih steril dan lebih aman serta semakin menjamin kualitas keselamatan pelayaran.
Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Aceh yang diwakili Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Aceh Amirullah, menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kementerian Perhubungan atas terselenggaranya Bimtek Pelayaran di wilayah Aceh.
“Wilayah Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota di mana 18 Kabupaten/Kota di antaranya berbatasan langsung dengan laut sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman dan edukasi tentang keselamatan pelayaran terhadap masyarakat Aceh,” kata Amirullah
Adapun Bimtek Keselamatan Pelayaran ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh beserta jajaran Muspida serta diikuti oleh para peserta yang berasal dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Provinsi Aceh dan stakeholder terkait lainnya.
Sebagai informasi, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, pada tahum 2019 ini akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keselamatan Pelayaran di 10 wilayah.
Wilayah yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan Bimtek adalah; Aceh, Lombok, Banjarmasin, Padang, Gorontalo, Sorong, Manado, Ambon, Ternate dan Kupang. Adapun pada tahun 2018 lalu, Bimtek dilakukan di 4 wilayah yaitu Baubau, Tarakan, Danau Toba dan Muara Angke.(Hilwah S./WL)..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar