Jakarta (wartalogistik.com) – Konflik antara Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) terkait keberadaan koperasi baru kembali mencuat di Pelabuhan Teluk Bayur. Persoalan ini bukan hal baru, sebab setiap koperasi merasa memiliki dasar regulasi yang mendukung keberadaannya.
Kali ini, pertentangan muncul antara Koperasi TKBM Koperbam yang sudah lebih dulu beroperasi dengan Koperasi TKBM Kopermar yang baru saja mendapat Surat Pemberitahuan Kegiatan Usaha (PMKU) dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur.
Menanggapi hal tersebut, Kepala KSOP Teluk Bayur, Chaerul Awaludin, menegaskan bahwa kegiatan bongkar muat di pelabuhan tetap berjalan normal dan kondusif, baik oleh TKBM yang berafiliasi dengan Koperbam maupun dengan Kopermar.
Terkait penolakan atas terbitnya PMKU untuk koperasi baru, Chaerul menjelaskan bahwa langkah itu diambil sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (1) dan (2). Penerbitan PMKU dilakukan setelah adanya penilaian dari Dinas Koperasi Kota Padang yang menyatakan koperasi tersebut memenuhi persyaratan.
“Jadi, penerbitan PMKU dilakukan karena koperasi yang bersangkutan telah memenuhi syarat,” ujar Chaerul.
Ia mengakui adanya dinamika di lapangan, namun solusi terus diupayakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah, khususnya Dinas Koperasi Kota Padang selaku pembina kelembagaan koperasi tingkat kota. Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama Ditjen Hubla, Forkopimda, TNI/Polri, Pelindo Cabang Teluk Bayur, APBMI Wilayah Sumbar, serta instansi terkait lainnya.
“Pelabuhan adalah pintu gerbang perekonomian dan merupakan objek vital nasional, sehingga harus tetap berjalan lancar dan kondusif,” tegas Chaerul.
(Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar