Jakarta (wartalogistik.com) – Selama sepuluh tahun ini, penyelenggaraan program Angkutan Laut Perintis, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berhasil membuka akses transportasi laut hingga ke pelosok nusantara. Program yang menyatukan ratusan pelabuhan telah melayani hampir 8 juta penumpang dan mengangkut lebih dari 1,3 juta ton barang, sekaligus menegaskan peran vital transportasi laut dalam memperkuat konektivitas dan ketahanan logistik nasional.
Hingga Triwulan III tahun 2025, berbagai capaian positif berhasil diraih, menegaskan peran strategis transportasi laut dalam menciptakan konektivitas antarpulau sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menjelaskan bahwa sejak tahun 2015, layanan angkutan laut perintis telah memberikan kontribusi nyata dalam membuka akses transportasi ke daerah-daerah yang belum terlayani secara komersial.
“Pada tahun 2025, sebanyak 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota, dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage,” ujar Masyhud.
Secara kumulatif, sejak 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang.
Dari 107 trayek tersebut, 30 trayek dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Perintis Milik Negara. Sementara 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa berbasis e-catalogue.
Tol Laut dan Angkutan Rede Tunjukkan Tren Positif
Program Angkutan Laut Perintis Barang atau yang lebih dikenal sebagai Tol Laut tetap menjadi andalan dalam menekan disparitas harga dan menjaga stabilitas pasokan barang di berbagai wilayah Indonesia.
“Sampai September 2025, pelaksanaan program Tol Laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia,” ujar Masyhud.
Dari pelaksanaan tersebut, tercatat muatan berangkat mencapai 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs. Capaian ini mencerminkan peningkatan kinerja distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP.
Kementerian Perhubungan berencana melakukan optimalisasi trayek Tol Laut pada tahun 2026 dengan mengubah mekanisme subsidi di sejumlah pelabuhan dari subsidi operasional kapal menjadi subsidi titip kontainer.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah sekaligus memperkuat efektivitas distribusi logistik nasional.
Selain Tol Laut, Angkutan Rede juga menunjukkan performa positif dalam memperkuat konektivitas transportasi laut antarpulau jarak dekat.
“Sampai awal Oktober 2025, program ini telah melayani 75 pelabuhan singgah di 11 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan realisasi 444 trip,” jelas Masyhud.
Tingkat keterisian kapal pada berbagai lintasan lokal tercatat stabil, sementara jumlah penumpang naik-turun mencapai 37.756 orang.
Menurutnya, Angkutan Rede terbukti efektif sebagai penghubung antarwilayah kecil di daerah kepulauan, terutama dalam menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik lokal.
“Program Rede melengkapi fungsi Tol Laut dan angkutan laut perintis penumpang dengan menjangkau daerah-daerah yang belum dapat disinggahi kapal besar,” tuturnya.
Dengan demikian, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil turut merasakan manfaat konektivitas secara langsung.
Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan
Meski telah memberikan banyak manfaat, penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik di sektor transportasi laut masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Budi Mantoro.
“Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas fiskal, jumlah armada kapal, serta infrastruktur pelabuhan yang belum memadai,” ujar Budi.
Menurutnya, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program harus dilakukan secara terus-menerus agar tujuan utama, yakni menghadirkan konektivitas yang merata, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh wilayah Indonesia, dapat tercapai secara optimal menuju kemandirian trayek.
Budi menegaskan bahwa untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan dukungan semua pihak — mulai dari perencanaan rute, penyediaan infrastruktur, hingga penguatan ekosistem logistik daerah — upaya mewujudkan sistem transportasi laut yang tangguh dan berkelanjutan akan semakin cepat terealisasi,” pungkasnya.
(Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar