Butuh Dukungan Pemerintah, PT. Gamatara Trans Ocean Shipyard Akan Kembangkan Sarana Galangan

Cirebon  (wartalogistik.com) -  PT Gamatara Trans Ocean Shipyard  yang menjalankan usaha galangan di daerah Cirebon, Jawa Barat, akan terus dikembangkan. Namun, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan.

Komitmen mengembangkan usaha sudah ada sejak galangan itu beroperasi di tahun 2010. Pada saat  mulai beroperasi galangan itu memiliki  2 kolam galangan (graving dock ) dan 2 floating dock serta satu unit slip away. Pengembangan sarana perawatan kapal terlihat  pada tahun 2016 ketika membangun 3 unit graving dock, yang pada Juli 2017 mulai dioperasikan.

Pengembangan lainnya yang akan dilakukan,  akan menambah luas kawasan darat sekitar 3 Ha untuk lokasi show room.  Namun, sampai saat ini pengembangan itu belum bisa berlangsung, karena masih mengurus  izin lingkungan berupa UKL (Upaya Pengelola Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan).   Pemerintah provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup kelihatannya belum bisa menetapkan sebagai pihak yang berwenang menerbitkan dokumen lingkungan tersebut.

“Kami sudah mengurus izin lingkungan UKL dan UPP,   tetapi pihak lembaga lingkungan yang di daerah dan pusat belum bisa menentukan siapa yang menetapkan penerbitan dokumen lingkungan tersebut pada kami,” kata Direktur Keuangan dan Komersial, Hanafi Santoso, Kamis di kantor PT Gamatara Trans Ocean Shipyard,  Cirebon, Kamis (19/7).

Dampaknya, pihak perusahaan belum bisa mengembangkan luas kawasannya dan menambah sarana perawatan kapal lainnya.

 “Pembangunan show room termasuk program jangka pendek perusahaan, dalam rangka meningkatkan pelayanan, ” ujar Hanafi.

Lebih jauh Hanafi menjelaskan, perusahaan juga mempunyai program jangka menengah berupa menambah luas lahan untuk lokasi graving dock. Lokasi perluasan arahnya ke timur laut galangan

“Perusahaan akan mengembangkan sarana dan prasarana karena optimis atas usaha galangan pada masa depan.  Apalagi saat ini pemerintah terus bergiat melakukan pembangunan ekonomi masyarakat dan nasional melalui pembangunan kawasan maritim,” papar Hanafi.

 “Saat ini kami sedang mengurus analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal)  tapi belum selesai,” tambah Hanafi.

Pengembangan sarana dan prasarana docking yang dilakukan pihak Gamantara terkait dengan besar potensi pekerjaan yang tersedia. Berdasarkan data Kemenhub, pertumbuhan jumlah kapal nasional sejak Mei 2005 hingga Desember 2015 naik hingga 167% atau menjadi 16.142 unit kapal.

Hanafi juga mengakui pada masa depan Cirebon berpotensi menjadi basis bagi perawatan kapal karena Pelabuhan Cirebon mulai tumbuh kedatangan kapal, terutama tug boat dan tongkang.

Selain itu juga, sejalan dengan komitmen pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten maupun kota untuk mengembangkan wilayah Jawa Barat di sekitar Cirebon dan kota Cirebon itu sendiri, akan mendukung masuknya kapal-kapal barang dan peti kemas. Ketersediaan sumber manusia pun di Cirebon dan Jawa Barat secara umum sangat mendukung pengembangan usaha galangan.

“Jika pengembangan usaha galangan bisa berlangsung, tentunya akan menyerap putra daerah-putra daerah disini. Untuk itu kami membutuhkan dukungan pemerintaah demi terciptanya pengembangan galangan kawasan Cirebon ini,  ” ujar Hanafi.

Hanafi berharap pemerintah di daerah dan pusat bisa membuat ketetapan mengenai pengurusan izin lingkungan, agar kegiatan pengembangan usaha galangan bisa berlangsung dan masyarakat bisa terserap bekerja. (Abu Bakar)