Pejabat Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tandatangani Pakta Integritas Untuk Kerja Benar

Jakarta (wartalogistik.com) - Upaya menciptakan sumberdaya manusia yang berkomitmen untuk giat kerja dan tidak  menyimpang terus dilakukan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub. Salah satunya dilakukan  unit pelaksan teknis (UPT) , Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok yang pada Senin (18/2) melakukan pendatangan pakta integritas pada pejabat di lingkungan kerja UPT itu, dan petugas yang mempunyai tugas terkait dengan stakeholder, seperti Marine Inspectur (MI), Port State Control, Ahli Ukur.

" Sosialisasi dan pengawasan agar jajaran kami menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terus berlangsung. Dan  kegiatan penandatangan pakta integritas ini juga dilakukan agar semakin berkomitmen bekerja sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku, " kata Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Amiruddin MM, seusai penandatangan pakta integritas pada para pejabat di lingkungan kerjanya,  di ruang rapat lantai II Kantor Keseyahbandaran Utama Tanjung Priok, Senin (18/2).

Lebih jauh Amiruddin juga mengatakan,  pihaknya selalu mengarahkan agar jajarannya terus bekerja dengan sebaik- baiknya, seperti masuk kerja, memberikan pelayanan, sampai pada membantu memberikan solusi atas sejumlah masalah yang dihadapi pihak pengguna jasa.

Jika pihak pengguna jasa menghadapi masalah, maka disediakan ruang konsultasi. Petugas yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna jasa akan membantu memberikan penjelasan atas masalah yang dihadapi pengguna jasa.

"Atas semua kegiatan yang kami lakukan  dan fasilitas yang kami sediakan, diharapkan pengguna jasa juga mendukung dengan memenuhi persyaratan untuk mengurus pelayan dan tidak juga untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, " ungkap Amiruddin.

Apa yang diungkapkan Amiruddin memang nyata. Atas pengawasan pada jajaran agar giat masuk kantor, sejumlah pegawai yang kedapatan lalai bekerja sudah mendapat peringatan, bahan satu orang sudah dikembalikan ke Ditjen Hubla karena terbukti mengabaikan kewajiban dalam bekerja.

Tujuh pakta integritas yang ditandatangani itu meliputi, berperan secara proaktif aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KNN), serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel, dalam melaksanakan tugas.

Kepala Tata-Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Sri Rejeki mengakui upaya membangun sumber daya manusia yang berkomitmen untuk kerja sebaik-baiknya gencar dilakukan agar pelayanan pada pengguna jasa berlangsung lancar dan terhindar dari masalah.

" Penandatangan pakta integritas ini merupakan salah satu bagian dari sejumlah kegiatan yang selama ini gencar kami lakukan. Agar para pegawai selalu ingat dan memahami apa yang menjadi tugasnya, dan menghindari masalah,” kata Sri Rejeki.

(Abu Bakar)