Mamuju (wartalogistik.com) - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Mamuju terus melakukan penataan internal. Kini, berlangsung rencana mendapatkan pendampingan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan awal atas perencanaan itu berlangsung Rapat Kordinasi UPP Kelas III Mamuju dan Kejati Sulawesi Barat, pada, pekan lalu (15/6).
Kepala Kantor UPP Kelas III Mamuju, Capt. Isa Amsyari M. Mar, menyampaikan bahwa kegiatan pembahasan dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, merupakan upaya penguatan dari Kantor UPP Kelas III Mamuju dalam menjalankan tugas dalam membina aspek keselamatan dan usaha kepelabuhanan pada pengguna jasa di Pelabuhan Mamuju.
" Kegiatan menjalankan dua aspek itu ( membina aspek keselamatan dan usaha kepelabuhanan) diharapkan berjalan dengan baik dan lancar, namun bisa saja terjadi berbagai kemungkinanan yang berdampak hukum, sehingga membutuhkan pihak yang menjalankan perannya sebagai pembina hukum, sehingga bisa membantu mengatasi masalah yang berdampak hukum tersebut," kata Capt. Isa Amsyar, dalam pesannya pada Selasa (17/6).
" Jadi nantinya Sinerji antara UPP Kelas III Mamuju dan Kejati Sulawesi Barat sebagai penguatan atas peran kita dalam melayani pengguna jasa," sambung Capt. Isa Amsyari.
Disampaikan juga sinerji Kantor yang sama pernah dilakukan saat menjadi Kepala KSOP Kelas IV Marunda beberapa waktu lalu.
" Hasilnya efektif, setiap ada masalah yang berdampak hukum pihak kejaksaan langsung melakukan pendampingan untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut," jelas Capt. Isa Amsyari.
(Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar