Jakarta (wartalogistik.com) – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sunda Kelapa terus memperkuat kampanye keselamatan pelayaran melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan. Mengusung tema “Zero Compromise for Safety, Don’t Bend the Rules!”, kegiatan ini menegaskan bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama yang tidak dapat ditawar.
Kampanye yang dikemas melalui kegiatan coffee morning pada Jumat (23/10/2026) di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan keselamatan pelayaran, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mencegah kecelakaan di laut.
Melalui kegiatan interaktif ini, KSOP Sunda Kelapa mengajak seluruh insan transportasi laut untuk menjalankan prosedur operasi standar (SOP) dan mematuhi peraturan
perundang-undangan. Keselamatan dan keamanan pelayaran tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap tahapan operasional, mulai dari persiapan keberangkatan kapal hingga pelaksanaan pelayaran.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa AKP Yudi Hermawan, Kepala Posmat TNI AL Sunda Kelapa Lettu Rizki Baskara, Kepala Kantor Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Wilker Pelabuhan Sunda Kelapa Dr. Regina Listyanhi, serta Kepala Satuan Pelayanan Sunda Kelapa Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta Laily Zuhdiana.
Hadir pula perwakilan Bea Cukai dan Imigrasi Jakarta Utara, Satuan Patroli Daerah Ditpolairud Polda Metro Jaya, General Manager Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa Ahmad Fahmi, para ketua asosiasi kepelabuhanan, Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), pimpinan perusahaan pelayaran dan keagenan kapal, serta jajaran pegawai KSOP Sunda Kelapa.
Rangkaian acara meliputi laporan panitia yang disampaikan Kepala Subbagian Tata Usaha KSOP Kelas III Sunda Kelapa Amirul Mukminin, sambutan dan arahan Kepala KSOP Hotman Siagian, pemaparan materi teknis oleh sejumlah narasumber, serta penyerahan bantuan perlengkapan keselamatan berupa life jacket secara simbolis kepada perwakilan pemangku kepentingan.
Hotman: Keselamatan Tidak Boleh Dikompromikan
Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa Hotman Siagian menegaskan bahwa keselamatan pelayaran merupakan fondasi utama seluruh aktivitas transportasi laut. Karena itu, setiap kebijakan dan tindakan operasional harus berorientasi pada perlindungan jiwa manusia, keamanan kapal, dan kelancaran kegiatan kepelabuhanan.
Dalam arahannya, Hotman mengingatkan kembali pesan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengenai pentingnya integritas dan ketegasan dalam menjalankan tugas pengawasan keselamatan.
Menurutnya, setiap kapal yang berlayar harus memenuhi persyaratan keselamatan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Kapal yang tidak memenuhi persyaratan tidak boleh diberikan izin berlayar.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian melaporkan persoalan, melakukan tindakan pencegahan sejak dini, serta menolak segala bentuk pelanggaran. Permasalahan keselamatan harus ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab, bukan ditutupi hingga berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Hotman mengajak seluruh pemangku kepentingan menyatukan tekad dan memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem pelayaran yang aman, tertib, dan berintegritas.
“Bekerja dengan hati nurani” menjadi pesan yang ditekankannya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi laut. Menurut Hotman, budaya keselamatan harus tertanam dalam setiap tindakan, mulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan operasional, hingga evaluasi.
Ia juga mengingatkan bahwa keselamatan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau regulator. Operator kapal, perusahaan pelayaran, awak kapal, pengguna jasa, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dalam mencegah kecelakaan.
“Setiap kapal yang berlayar harus membawa harapan, bukan ancaman; membawa kesejahteraan, bukan risiko,” demikian pesan yang ditekankan dalam arahannya.
Manifest Penumpang dan Barang Harus Akurat
Selain kepatuhan terhadap persyaratan teknis kapal, Hotman menyoroti pentingnya ketepatan pencatatan manifest penumpang dan barang. Data manifest, menurutnya, tidak boleh dipandang sekadar sebagai kelengkapan administrasi, melainkan bagian penting dari sistem keselamatan pelayaran.
Manifest harus mencerminkan kondisi sebenarnya di atas kapal. Akurasi data tersebut menjadi rujukan bagi petugas dalam melakukan penanganan darurat, evakuasi, serta pendataan korban apabila terjadi kecelakaan.
Ketepatan manifest juga berkaitan langsung dengan perlindungan hak penumpang, termasuk dalam proses identifikasi korban dan pemberian bantuan maupun perlindungan hukum.
Karena itu, KSOP Sunda Kelapa mendorong penguatan sistem pencatatan manifest sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kapasitas angkut kapal dan ketersediaan perlengkapan keselamatan sebelum keberangkatan melalui pemeriksaan pre-departure.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kapal tidak mengangkut penumpang atau barang melebihi kapasitas yang diizinkan dan seluruh perlengkapan keselamatan tersedia serta siap digunakan.
Hotman menambahkan, KSOP Sunda Kelapa berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan maritim agar semakin cepat, transparan, dan berbasis digital tanpa mengurangi ketegasan pengawasan.
Ia berharap kampanye keselamatan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan jiwa manusia merupakan prioritas utama.
Kepatuhan Pelayaran, SPB, dan Pengawasan TUKS/TERSUS
Kegiatan sosialisasi juga diisi dengan pemaparan tentang keselamatan pelayaran yang disampaikan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Sunda Kelapa Amin Nurjannah, Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Sunda Kelapa Capt. Sonny Crouce Pardomuan Silaban dan General Manager Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa Ahmad Fahmi.
Dalam sesi pemaparan teknis, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Sunda Kelapa Amin Nurjannah menjelaskan pentingnya pengawasan operasional kepelabuhanan, prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), serta tata kelola Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
Amin menekankan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan administrasi dan teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan pelayaran. Setiap kapal wajib memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum memperoleh persetujuan untuk berlayar.
Ia juga memaparkan konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan pelayaran. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 66 Tahun 2024, pelanggaran tertentu terkait keberangkatan kapal tanpa SPB maupun pengoperasian kapal yang tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam aspek operasional terminal, Amin turut menjelaskan ketentuan pengoperasian TERSUS dan TUKS, termasuk pengaturan kegiatan yang melampaui pukul 17.00 WIB. Mengacu pada PM Nomor 52 Tahun 2021, kegiatan tersebut perlu memperhatikan ketentuan perizinan atau persetujuan operasional yang berlaku serta kesiapan sarana dan prasarana keselamatan.
Menurutnya, kepatuhan terhadap standar keselamatan tidak hanya bertujuan mencegah kecelakaan, tetapi juga mendukung kelancaran arus barang dan kegiatan kepelabuhanan. Operasional yang tertib dan sesuai ketentuan turut mendukung optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam pemaparannya, Amin menyampaikan bahwa hingga September 2026, realisasi PNBP KSOP Kelas III Sunda Kelapa telah mencapai 99,97% dari target tahun berjalan. Dengan semangat kepedulian dan peningkatan kinerja, pihaknya optimistis capaian tersebut dapat melampaui target pada akhir tahun.
Tiga Pilar Kelaiklautan Kapal
Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Sunda Kelapa Capt. Sonny Crouce Pardomuan Silaban memaparkan regulasi dan aspek teknis yang menjadi dasar penyelenggaraan keselamatan pelayaran.
Materi yang disampaikan mencakup UU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Pelayaran, PP Nomor 31 Tahun 2021, PM Nomor 20 Tahun 2015, serta ketentuan Non-Convention Vessel Standards (NCVS) yang berkaitan dengan kapal yang tidak tercakup dalam konvensi internasional tertentu.
Sonny menjelaskan bahwa kelaiklautan kapal harus ditopang oleh pemenuhan berbagai persyaratan yang saling berkaitan. Aspek tersebut meliputi kondisi fisik dan teknis kapal, kompetensi sumber daya manusia atau awak kapal, serta pemenuhan ketentuan manajemen dan hukum.
Selain memastikan persyaratan terpenuhi, evaluasi terhadap insiden juga diperlukan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap kejadian harus menjadi bahan pembelajaran untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencegah terulangnya kecelakaan serupa.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun budaya keselamatan melalui kepatuhan terhadap aturan, penguatan pengawasan, dan peningkatan tanggung jawab dalam setiap kegiatan operasional KSOP Sunda Kelapa Prinsip “Zero Compromise for Safety, Don’t Bend the Rules!”, menurut Sonny, harus diterapkan secara konsisten. Keselamatan tidak boleh dikorbankan demi mengejar
kecepatan pelayanan, efisiensi biaya, ataupun kepentingan operasional lainnya.
Pelindo Perkuat Keandalan Fasilitas Pelabuhan
Dari sisi pengelola fasilitas pelabuhan, General Manager Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa Ahmad Fahmi memaparkan profil pelabuhan serta sejumlah upaya yang dilakukan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran operasional kapal.
Upaya tersebut meliputi perbaikan dermaga, pemeliharaan fender dan bolder, serta pemantauan pasang surut air laut menggunakan alat ukur peil scale. Pelindo juga melakukan koordinasi terkait rencana pengerukan sedimentasi di kolam pelabuhan untuk menjaga kedalaman perairan.
Kondisi dermaga, fasilitas tambat, dan kedalaman kolam pelabuhan merupakan unsur penting dalam mendukung keselamatan kapal ketika bersandar maupun melakukan aktivitas bongkar muat.
Karena itu, pemeliharaan fasilitas dan pemantauan kondisi perairan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan serta dikoordinasikan dengan otoritas pelabuhan dan pemangku kepentingan terkait.
Ahmad menegaskan pentingnya sinergi antara Pelindo dan KSOP Sunda Kelapa dalam mewujudkan lingkungan pelabuhan yang aman, tertib, andal, serta mendukung kelancaran kegiatan ekonomi maritim.
Penyerahan Life Jacket dan Penguatan Komitmen Pelaku Usaha
Sebagai bagian dari kampanye keselamatan, KSOP Sunda Kelapa menyerahkan bantuan perlengkapan keselamatan berupa life jacket secara simbolis kepada perwakilan pemangku kepentingan dan pengguna jasa, di antaranya asosiasi INSA, ISAA, APBMI, PT Pundi Arta, PT Kelola Kencana, serta perwakilan Marina Batavia.
Penyerahan tersebut menjadi pengingat mengenai pentingnya ketersediaan dan penggunaan alat keselamatan dalam kegiatan pelayaran. Perlengkapan keselamatan harus sesuai dengan kebutuhan, tersedia dalam jumlah yang
dipersyaratkan, serta dapat digunakan ketika keadaan darurat terjadi.
Hotman menegaskan bahwa penggunaan dan ketersediaan perlengkapan keselamatan merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Peralatan tersebut berfungsi melindungi penumpang dan awak kapal ketika menghadapi kondisi darurat di perairan.
Dukungan terhadap kampanye tersebut juga disampaikan Wakil Kepala Polsek Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa AKP Yudi Hermawan. Ia mengapresiasi langkah KSOP Sunda Kelapa yang langsung menggelar kegiatan coffee morning dan kampanye keselamatan pelayaran pada hari pertama Hotman memulai tugas barunya.
Menurut Yudi, kegiatan semacam ini penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara regulator, kepolisian, serta seluruh pemangku kepentingan pelabuhan.
“Kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa beserta jajaran atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami berharap sinergi antara KSOP, kepolisian, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat guna menciptakan lingkungan pelabuhan yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif,” ujar Yudi.
Asosiasi Dukung Penguatan Budaya Keselamatan
Dari kalangan pelaku usaha pelayaran, Ketua DPC INSA Budiman menilai kampanye keselamatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen perusahaan pelayaran dalam mengutamakan keselamatan pada setiap kegiatan operasional.
Ia juga mengapresiasi penyerahan life jacket secara simbolis kepada pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlengkapan keselamatan.
“Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan operasional. Kami berharap kegiatan ini semakin meningkatkan kepatuhan perusahaan pelayaran terhadap persyaratan keselamatan dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Budiman.
Senada dengan itu, Ketua DPC ISAA Iyus Rustamaji menyatakan dukungannya terhadap langkah KSOP Sunda Kelapa dalam memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan pelayaran.
Menurut Iyus, koordinasi antara agen kapal, operator, dan otoritas pelabuhan merupakan bagian penting untuk memastikan pelayanan kapal berlangsung lancar tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
“Kami mendukung pelaksanaan kampanye ini sebagai upaya membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama. Kami berharap komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan terus ditingkatkan sehingga setiap proses pelayanan kapal dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan keselamatan,” tegasnya.
Apresiasi serupa disampaikan Ketua DPC APBMI Andrias Adhitio. Ia menekankan bahwa keselamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas kepelabuhanan, termasuk kegiatan bongkar muat barang.
Menurut Andrias, penguatan koordinasi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan diperlukan agar kegiatan operasional pelabuhan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan lancar.
“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada KSOP Kelas III Sunda Kelapa atas terselenggaranya kegiatan ini. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang berkegiatan di pelabuhan,” tuturnya.
Keselamatan sebagai Budaya dan Investasi Jangka Panjang
Kegiatan coffee morning dan Kampanye Keselamatan Pelayaran Tahun 2026 tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang mempertemukan regulator dengan para pelaku usaha serta pemangku kepentingan maritim.
Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, membahas tantangan operasional, dan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan keselamatan pelayaran di wilayah kerja KSOP Sunda Kelapa.
Melalui kampanye “Zero Compromise for Safety, Don’t Bend the Rules!”, KSOP Sunda Kelapa menegaskan bahwa keselamatan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan budaya kerja dan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan transportasi laut.
Ke depan, KSOP Sunda Kelapa berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan, membangun budaya keselamatan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor. Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang bertanggung jawab.
Pesan yang ingin ditegaskan sederhana, tetapi mendasar: tidak ada kompromi untuk keselamatan dan tidak ada pembenaran untuk mengabaikan aturan. Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kepatuhan, integritas, dan tindakan nyata di lapangan.
(Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar