Bengkulu (wartalogistik.com) - Tim Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Syaiful Huda mengapresiasi khususnya kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengatasi masalah pendangkalan alur pelayaran di Bengkulu dengan program jangka pendek dan panjang.
Para anggota yang melakukan peninjauan pada kegiatan pengerukan alur pelayaran, mendapatkan informasi, upaya mengatasi pendakalan jangka pendek, dengan membuka alur agar bisa dilalui kapal. Untuk program jangka panjang dilakukan dengan perawatan rutin, sehingga pendangkalan tidak terjadi lagi.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak atas kolaborasi dalam menyelesaikan hambatan konektivitas Enggano – Baai. Kami mencatat komitmen Ditjen Perhubungan Laut tidak hanya dalam pembukaan alur, tetapi juga dalam upaya jangka panjang yang lebih berkelanjutan sebagai pemenuhan mandat Inpres 12/2025,” ujar Syaiful Huda.
Pihaknya berharap upaya kolektif ini akan segera memberikan hasil nyata bagi masyarakat Bengkulu dan wilayah sekitarnya, khususnya dalam peningkatan konektivitas Enggano - Baai.
“Kita berharap semoga dalam waktu dekat sudah dapat dikirimkan kabar kepada masyarakat Pulau Enggano bahwa akses pelabuhan kembali terbuka dan pendistribusian logistik dapat segera berjalan,” pungkasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian yang turut hadir dalam kegiatan ini juga menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendukung percepatan pemulihan fungsi Pelabuhan Pulau Baai.
Turut hadir dalam Kunjungan Kerja ini antara lain Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda beserta sejumlah anggota Komisi V, yakni Mukhlis Basri, Haryanto, Hamka B. Kady, dan Saadiah Uluputty, Wakil Gubernur Bengkulu H. Mian, Forkopimda Bengkulu, Bupati Enggano, Direktur Strategi PT Pelindo, serta Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry.
Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud menyatakan optimis proses pembukaan alur Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025, yaitu tanggal 31 Juli 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Bersama Komisi V DPR RI ke Bengkulu, yang juga turut meninjau langsung progres pengerukan alur pelayaran, Kamis (3/7).
“Kami targetkan kapal-kapal dapat mulai melintasi alur secara terbatas sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Kami menyerahkan teknis pelaksanaan kepada PT Pelindo untuk terus melanjutkan pekerjaan pengerukan secara bertahap,” ujar Masyhud.
Setelah penyelesaian pengerukan alur darurat dengan kedalaman hingga -4 mLWS, proses akan dilanjutkan dengan normalisasi alur hingga mencapai kedalaman -6,5 mLWS guna memastikan kelancaran pelayaran. Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi teknis dan efisiensi operasional di lapangan.
“Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) tentang tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Karena itu, semua pihak didorong untuk bekerja secara kolaboratif dan saling mendukung,” jelasnya.
Lebih lanjut Dirjen Masyhud menekankan pentingnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak, termasuk Pemerintah Daerah dan PT Pelindo, agar Pelabuhan Pulau Baai dapat segera kembali beroperasi secara optimal demi mendukung aktivitas logistik dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Bengkulu dan sekitarnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam menyelesaikan hambatan konektivitas antara Enggano dan Pulau Baai, Ditjen Perhubungan Laut juga terus memperkuat pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan, serta melaksanakan berbagai upaya tidak hanya untuk jangak pendek saja tapi juga upaya jangka panjang.
Untuk jangka pendek, Kemenhub mengoptimalkan pengoperasian layanan transportasi laut menggunakan kapal KMP Pulau Tello dengan sistem rede transport oleh kapal-kapal negara berkolaborasi dengan instansi terkait.
Selain itu, Kemenhub melalui KSOP Kelas III Pulau Baai juga telah melakukan berbagai langkah antara lain melakukan pemeriksaan kelaiklautan bagi kapal-kapal yang terdampak hambatan operasional, pemanfaatan Pelabuhan Linau Bintuhan sebagai pelabuhan alternatif, penyusunan dan penetapan SOP untuk operasional alur pelayaran terbatas serta persiapan pengaktifan kembali trayek kapal perintis KM M.H. Thamrin.
“Awal ini kita memang fokus pada pengawasan agar alur segera terbuka sehingga kapal-kapal bisa kembali terhubung. Namun kami juga menyusun rencana jangka panjang, termasuk memberikan konsesi kepada Pelindo untuk upaya pencegahan dan pemeliharaan alur guna mencegah sedimentasi terjadi di kemudian hari,” tambah Masyhud.
( Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar