Jakarta (wartalogistik.com) - Juswandi Kristyanto terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muata Indonesia (APBMI) di ajang Musyawarah Nasional ke IX APBMI, pada Rabu (28/10). Dihadapannya sejumlah tantangan bagi usaha bongkar muat di pelabuhan masih sangat tinggi sehingga membutuhkan susunan pengurus yang berkualitas untuk mengatasinya.
Keberhasilan mendapat kepercayaan memimpin DPP APBMI kembali sudah mulai terlihat ketika berlangsung acara pemilihan dimulai, dengan hanya satu calon ketua umum yang siap dipilih.
Munas ke IX APBMI itu dibuka oleh Wakil Menteri Perhubungan, Suntana yang dalam sambutannya menyampaikan,
menyampaikan bagaimana saat ini biaya logistik sebesar 14 %, masih tinggi. Target dari pemerintah sebesar 8%. Untuk itu harus bisa diturunkan, dan menjadi tanggung jawab bersama termasuk para anggota APBMI.
“Upaya menurunkan biaya logistik harus dilakukan. Namun kewajiban pada pemenuhan aspek keselamatan sebagai prioritas, sehingga proses distribusi logistik tetap aman dan menekan kecelakaan," kata Suntana.
Ketua umum APBMI Juswandi Kristanto dalam sambutannya menyamaikan, perusahaan bongkar muat masih menghadapi tantangan yang besar, mulai dari ketersediaan pekerjaan sampai operasional. Namun demikian dia berharap, para pengusaha bongkar muat tetap semangat, dan solid menghadapi tantangan itu.
“Sekarang sudah ada aturannya setiap pelabuhan sudah tak lagi bekerja bongkar muat, tetapi bongkar muat dikerjakan oleh PBM. Sehingga kesempatan menjalankan pekerjaan bongkar muat terbuka di pelabuhan ,” kata Juswandi.
Ketua Panitia APBMI, Suwondo bersyukur, jalannya kegiatan Munas APBMI berlangsung lancar, para pengurus dari berbagai daerah juga sebagian besar hadir dengan antusias. Hal itu menunjukan soliditas yang tinggi pada pengurus untuk bersama-sama mengembangkan potensi usaha dan mengatasi tantangan.
Meski Munas IX APBMI berlangsung lancar , namun persoalan yang dihadapi APBMI tidaklah kecil selama ini. Dari sejumlah peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia mengakui banyak masalah yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan bongkar muat mulai dari masalah mencari mendapatkan pesanan (order), layanan di pelabuhan sampai pada kesiapan sarana pendukung kegiatan bongkar muat seperti BBM trucking.
" Soal kegiatan atau kerja bongkar yang jadi masalah di daerah seperti Kalimantan masih sangat banyak, mulai layanan di pelabuhan yang sarana bongkar muatnya terganggu tapi pihak PBM tetap dikenakan biaya penumpukan akibat gangguan tersebut, sampai kesulitan membawa barang karena pihak trucking kesulitan mendapatkan BBM," kata salah seorang pengurus.
" Ironinya masalah-masalah yang ada di daerah bukan terjadi baru-baru saja, tapi sudah menahun. Tapi kami sebagai pengusaha dan pengurus asosiasi di daerah tetap melakukan upaya mengatasi masalah itu, dengan berbagai kegiatan agar pada akhirnya ada solusi agar biaya logistik bisa ditekan sebagai pesan Wakil Menteri Perhubungan Suntana saat pembukaan," kata pengurus Cabang APBMI yang lainnya.
( Abu Bakar )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar