Panjang (wartalogistik.com) - Pengoperasian pelabuhan membutuhkan keadaan aman dalam kondisi normal, tetapi juga tangguh ketika menghadapi gangguan. Untuk itu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang
membangun konsep Port Resilience Command Center (PRECC) dalam rangka menghadapi adanya potensi ancaman yang berisiko darurat pada operasional pelabuhan.
Agar sistem dan mekanisme PRECC dikenal dan dipahami serta bisa diimplementasikan pada semua pihak terkait di pelabuhan, maka dilakukan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dari Keselamatan Menuju Resiliensi Pelabuhan Panjang” di Hotel Holiday Inn Lampung Bukit Randu, Bandar Lampung, Rabu (28/10).
Dalam sambutan pembukaan FGD, Kepala KSOP Kelas I Panjang, Hot Marojahan Hutapea, menegaskan, peran Pelabuhan Panjang saat ini menjadi salah satu urat nadi logistik dan pertumbuhan ekonomi Lampung. Keadaan itu berbanding lurus dengan besarnya potensi ancaman.
Ancaman tersebut mencakup kebakaran kawasan, kecelakaan kerja, musibah kapal, hingga pencemaran lingkungan pelabuhan.
" Untuk menciptakan pelabuhan yang aman dan berkeselamatan tidak cukup hanya melalui pemenuhan administrasi dan dokumen. Keselamatan harus menjadi budaya kerja yang diterapkan oleh seluruh pihak, mulai dari pimpinan hingga personel di lapangan," ungkap Hot Marojahan.
Selanjutnya disampaikan, untuk itu pentingnya adanya sistem yang lengkap dengan mekanismenya menghadapi pontensi ancaman melalui konsep PRECC. Sistem itu dibuat untuk menciptakan adanya kelancaran kordinasi dari pusat kendali ke berbagai instansi dan pelaku usaha. Jadi setiap entitas pelabuhan memiliki jalur komunikasi taktis, mempercepat pertukaran informasi, serta mengonsolidasikan bantuan ketika keadaan darurat melampaui kapasitas internal.
Apa yang dimaksud konsep PREC ada tiga hal yang bisa dilihat. Yang pertama, bagaimana kesiapan menghadapi kebakaran, kecelakaan kerja, insiden kapal, dan keadaan darurat lainnya.
Pada bagian kedua, ketahanan operasional harus menjadi bagian dari manajemen pelabuhan. Ketika terjadi insiden, bagaimana pelayanan tetap berjalan, dampak gangguan dibatasi, dan pemulihan dilakukan.
Dan terakhir atau pada bagian ketiga, koordinasi antarpemangku kepentingan perlu diperkuat. Regulator, operator terminal, perusahaan pelayaran, tenaga kerja, dan penyedia jasa terkait harus memiliki pembagian tanggung jawab serta mekanisme respons yang jelas.
FGD menghadirkan narasumber dari Basarnas Lampung Selamet Iman Santoso dan Firmansyah Poluan, Dinas Damkar Kota Bandar Lampung Suhaimi, Dosen Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera Muhammad Fathurrazi, Consultation and Training Supervisor, Oill Spil Combat Team (OSCT) Roy Burdah. Diskusi dipandu dengan moderator Kepala Bagian Lalu Lintas Angkutan Laut Pelabuhan Panjang Patrick Pardede.
Apa yang diinisiasikan KSOP Panjang memang suatu kebutuhan, guna terciptanya kelanggengan operasional pelabuhan dalam segala keadaan. Karena Pelabuhan bukan sekadar tempat kapal bersandar dan barang berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya. Pelabuhan merupakan simpul strategis rantai logistik yang kelancaran operasionalnya berpengaruh terhadap distribusi barang, kegiatan industri, dan perdagangan nasional.
Karena itu, keselamatan dan ketahanan operasional pelabuhan perlu dipandang sebagai satu kesatuan. Pelabuhan yang produktif tidak cukup hanya mampu melayani arus kapal dan barang dalam volume besar, tetapi juga harus mampu mengendalikan risiko, melindungi manusia dan aset, serta memulihkan layanan ketika terjadi gangguan.
Konsep port safety and resilience menjadi penting dalam menjawab tantangan tersebut. Karena berisi sistem dan mekanisme dalam mencegah kecelakaan dan mengendalikan bahaya, sedangkan ketahanan operasional berkaitan dengan kemampuan pelabuhan mengantisipasi, menghadapi, dan memulihkan diri dari gangguan.
Keduanya saling melengkapi. Sistem keselamatan yang baik dapat mengurangi kemungkinan terjadinya insiden. Namun, apabila insiden tetap terjadi, kesiapan menghadapi keadaan darurat dan kemampuan memulihkan operasional akan menentukan seberapa besar dampak yang ditimbulkan.
Melampaui Kepatuhan Prosedur
Salah satu tantangan dalam pengelolaan keselamatan adalah memastikan bahwa prosedur tidak hanya tersedia sebagai dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.
Kesiapan personel, kondisi peralatan, sistem komunikasi darurat, akses terhadap sarana pemadam kebakaran, serta kejelasan komando ketika insiden terjadi perlu menjadi bagian dari evaluasi berkala.
Demikian pula, laporan mengenai kecelakaan maupun kejadian nyaris celaka perlu ditindaklanjuti sebagai sumber pembelajaran. Evaluasi bukan semata-mata untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab, melainkan juga untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan mencegah kejadian serupa terulang.
Pendekatan ini menuntut keterlibatan seluruh pihak di lingkungan pelabuhan. Keselamatan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu unit kerja atau satu institusi, sebab aktivitas kepelabuhanan melibatkan banyak pihak dengan tugas, kewenangan, dan potensi risiko yang berbeda.
Ketahanan Operasional dan Risiko Rantai Logistik
Dimensi berikutnya adalah ketahanan operasional. Gangguan di pelabuhan dapat menimbulkan konsekuensi yang melampaui lokasi kejadian. Terhentinya kegiatan di satu terminal, misalnya, berpotensi memengaruhi jadwal kapal, ketersediaan fasilitas, arus barang, dan pelayanan kepada pengguna jasa.
Oleh sebab itu, pengelola pelabuhan perlu memiliki rencana kesinambungan operasional dan pemulihan yang disesuaikan dengan karakteristik risiko masing-masing fasilitas.
Rencana tersebut perlu menjawab beberapa pertanyaan mendasar: layanan apa yang harus dipertahankan dalam keadaan darurat, bagaimana kegiatan dialihkan apabila fasilitas utama tidak dapat digunakan, siapa yang berwenang mengambil keputusan, dan bagaimana informasi disampaikan kepada pengguna jasa.
Ketahanan juga perlu memperhitungkan gangguan yang tidak selalu berbentuk kecelakaan fisik, termasuk gangguan teknologi informasi, kegagalan utilitas, cuaca ekstrem, dan ancaman terhadap keamanan fasilitas.
Dengan demikian, ukuran ketahanan pelabuhan tidak cukup hanya berdasarkan kemampuan menghadapi insiden, tetapi juga kemampuan membatasi dampak dan memulihkan layanan secara aman.
Koordinasi dan Evaluasi Menjadi Kunci
Tantangan lainnya adalah memastikan koordinasi berjalan efektif di antara regulator, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, penyedia jasa, tenaga kerja, serta instansi yang terlibat dalam penanganan keadaan darurat.
Pembagian tanggung jawab perlu dirumuskan secara jelas, terutama ketika suatu kejadian melibatkan lebih dari satu pihak. Latihan bersama, pertukaran informasi risiko, evaluasi setelah insiden, dan pengujian berkala terhadap rencana darurat dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan kesiapan.
Dalam konteks ini, regulator memiliki peran sesuai kewenangannya dalam menetapkan dan mengawasi pemenuhan ketentuan keselamatan, sedangkan operator bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan penerapan prosedur pada fasilitas yang dikelolanya. Koordinasi dengan instansi lain diperlukan sesuai jenis kejadian dan pembagian kewenangan yang berlaku.
Pada akhirnya, port safety and resilience perlu diterjemahkan menjadi indikator yang dapat dievaluasi, mulai dari kesiapan peralatan, kompetensi personel, hasil latihan darurat, tindak lanjut temuan keselamatan, hingga kemampuan memulihkan layanan setelah gangguan.
Pelabuhan yang tangguh bukan berarti pelabuhan yang tidak pernah mengalami insiden. Ketangguhan tercermin dari keseriusan mencegah risiko, kesiapan menghadapi kejadian, kemampuan membatasi dampak, serta komitmen memperbaiki kelemahan setelah evaluasi.
Di tengah tuntutan kelancaran logistik nasional, keselamatan dan ketahanan operasional bukan sekadar pelengkap produktivitas. Keduanya merupakan fondasi agar pelabuhan dapat menjalankan fungsinya secara aman, andal, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya pihak KSOP Kelas I Panjang berharap hasil rumusan dari forum dua hari ini dapat segera ditindaklanjuti menjadi regulasi operasional yang solid.
(Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar